PMII Bulukumba Sayangkan Dapur MBG Tetap Beroperasi Meski Diakui “Tak Layak” Saat RDP di DPRD
BULUKUMBA – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba kembali menyoroti carut-marut pelaksanaan program Menu Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba. Kali ini, PMII mengungkapkan kekecewaan mendalam atas berlanjutnya operasional salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Jl Matahari, padahal Wahyu selaku pengawas dapur tersebut yang juga merupakan Kordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dikabarkan mengakui sendiri bahwa dapur yang ia dampingi tidak layak dan jauh dari Standar Operasional Prosedur (SOP).
Kritik ini disampaikan oleh PMII setelah mendapatkan informasi dari proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba. Menurut Ketua Cabang PMII Bulukumba Syaibatul Hamdi, pengakuan yang dilontarkan langsung oleh Korwil SPPI di hadapan anggota dewan menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan bobroknya kualitas dapur yang melayani program MBG.
“Ini adalah inkonsistensi yang fatal. Ketika di forum resmi seperti RDP, Korwil SPPI berani mengakui bahwa dapur yang ia dampingi tak layak dan melanggar SOP kesehatan, tetapi kenapa setelah itu dapur tersebut tetap dibiarkan beroperasi? Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan gizi anak-anak kita?” tegas Ketua Cabang PMII Bulukumba saat menyampaikan pendapat di forum RDP.
Pengakuan jujur dari Korwil tersebut seharusnya menjadi alarm darurat dan dasar yang cukup bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan, untuk segera melakukan penutupan.
PMII menuding, jika pengakuan ketidaklayakan ini hanya dianggap angin lalu, maka RDP tersebut hanyalah sekadar formalitas tanpa ketegasan. PMII khawatir, pembiaran ini akan berujung pada terulangnya temuan makanan tidak layak konsumsi, seperti kasus nasi basi atau temuan makanan berulat yang sebelumnya menghebohkan Bulukumba.
“Kami meminta DPRD dan Pemda Bulukumba untuk bertindak cepat. Cabut izin operasional dapur yang sudah diakui tidak memenuhi standar tersebut! Jangan biarkan dapur yang diakui sendiri ‘tidak layak’ terus memasak makanan untuk anak sekolah,” tambah Ketua Cabang PMII Bulukumba.
PMII Bulukumba menegaskan akan terus mengawal program MBG ini dan menuntut transparansi total, termasuk mengusut adanya praktik bisnis politik yang melibatkan oknum pejabat atau anggota legislatif dalam pengelolaan dapur SPPI.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait.
