PMII Bulukumba Tuntut Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan MBG di Bulukumba
BULUKUMBA— Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba menuai sorotan tajam dan protes keras. Program yang didanai oleh uang rakyat ini dituding telah menyimpang jauh dari tujuan utamanya, yaitu peningkatan gizi masyarakat dan pemberdayaan UMKM lokal, kini diduga kuat telah beralih fungsi menjadi proyek bisnis dan ladang kepentingan bagi segelintir elit politik.
Pernyataan ini dilontarkan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Bulukumba, yang menuntut agar praktik kotor tersebut dihentikan dan para pelaku dimintai pertanggungjawaban.
Ketua Cabang PMII Bulukumba Syaibatul Hamdi, mengungkapkan bahwa integritas program MBG telah hancur akibat tumpang tindih peran dan penyalahgunaan wewenang. “Program ini adalah misi sosial dan ekonomi, tetapi saat ini kami melihatnya hanya sebagai alat untuk memperkaya diri. Inti masalahnya jelas, dugaan intervensi dan keterlibatan langsung oknum Anggota DPRD dalam pengelolaan dan pendirian Dapur MBG. Fungsi legislatif adalah mengawasi, bukan menjadi kontraktor,” tegasnya.
Menurutnya, ketika anggota dewan bertindak sebagai pelaksana proyek, konflik kepentingan yang parah tidak terhindarkan, yang berujung pada matinya fungsi pengawasan dan tingginya potensi manipulasi anggaran. Kondisi ini diklaim menjadi penyebab terulangnya insiden yang mengancam keselamatan penerima manfaat, seperti kasus siswa keracunan makanan dan ditemukannya makanan berulat di menu MBG di beberapa kecamatan.
PMII juga menuding Dinas Kesehatan (DINKES) Bulukumba sebagai pengampu teknis program terkesan pasif dan membiarkan penyimpangan terjadi. Kegagalan DINKES dalam menjamin transparansi dan mengaudit kualitas gizi dinilai telah memberi ruang bagi oknum politik untuk berbisnis dalam program sosial.
“Intervensi politik yang terjadi secara langsung merampas hak ekonomi UMKM murni Bulukumba. Program ini diciptakan untuk memberdayakan mereka, tetapi kini UMKM hanya dijadikan alat legitimasi atau kedok. Rakyat kecil terpinggirkan oleh dominasi modal dan kekuasaan,” tambah Ketua Cabang PMII Bulukumba.
PC PMII Kabupaten Bulukumba juga menyatakan sikap dan mengajukan tuntutan keras. Mereka menuntut evaluasi total terhadap dapur MBG yang terindikasi politik, mendesak DINKES membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG, dan mendesak DPRD Bulukumba membentuk Panitia Khusus (Pansus) MBG untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan.”
Kami menuntut agar semua dapur MBG yang bermasalah dan yang dibangun oleh oknum anggota DPRD segera ditutup. Anggota DPRD harus berhenti merampas hak rakyat (UMKM). Cukup sudah pembiaran! Keadilan harus ditegakkan!” tutupnya dengan nada tegas.
