PMII Bulukumba Desak Pemda dan DPRD Bentuk Satgas-Pansus Usut Tuntas Polemik MBG
BULUKUMBA—Polemik program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba terus bergulir, memicu sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba kembali mendesak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengambil langkah tegas.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Cabang PMII Bulukumba, Amad Irfan, menyikapi maraknya dugaan penyimpangan, isu kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, hingga keterlibatan oknum anggota dewan dalam pengelolaan dapur MBG.
Irfan menegaskan bahwa masalah MBG ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan klarifikasi, namun harus diusut tuntas secara menyeluruh.”Kami mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan, untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG guna melakukan pengawasan ketat dan evaluasi total terhadap seluruh dapur penyedia program,” ujar Irfan dengan nada tegas.
Tak hanya itu, PMII juga menyoroti fungsi pengawasan DPRD yang dinilai lamban. Untuk itu, Irfan mendesak DPRD Bulukumba untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) MBG.
“Pembentukan Pansus adalah keharusan. Kami menduga ada ‘proyek gelap’ dan muatan politik dalam program ini, termasuk dugaan keterlibatan anggota DPRD yang mengelola dapur MBG. Pansus harus menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang dan perampasan hak UMKM lokal yang seharusnya dilibatkan,” tambahnya.
PMII menuntut agar semua dapur MBG yang bermasalah segera ditutup dan oknum yang terlibat, terutama yang berasal dari legislatif, diberi sanksi tegas. Program MBG yang sejatinya bertujuan mulia untuk peningkatan gizi anak-anak, tidak boleh menjadi ladang bisnis politik segelintir pihak.
“Kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah adalah yang utama. Jika Pemda dan DPRD tidak serius, kami pastikan aksi protes akan terus berlanjut hingga keadilan ditegakkan dan program ini kembali pada tujuan awalnya,” tutup Amad Irfan.
