Program MBG Dalang Dibalik Kebijakan Kontra Masyarakat
Sebuah program yang dijanjikan oleh pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi unggulan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran program ini akan dimaksimalkan oleh pemerintah pusat.
Di tahun ini, MBG menghabiskan Rp 71 triliun pada tahap awal, namun untuk menutup target 82,9 juta penerima, anggaran berpotensi membengkak sampai Rp 171 triliun. Bahkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan ada kemungkinan penambahan hingga Rp 140 triliun jika program terealisasi total di pertengahan tahun. Sementara itu, pemerintah sudah menetapkan pada 2026 anggaran MBG akan naik drastis menjadi Rp 335 triliun.
Namun, dengan anggaran sebesar itu, apakah negara siap menanggung semua risiko? Ataukah semua anggaran akan dikembalikan lagi ke masyarakat? Jawabannya tidak sesimpel itu.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, pendapatan negara tahun 2025 ditargetkan Rp 3.005,1 triliun, terdiri dari pajak Rp 2.490,9 triliun dan PNBP Rp 513,6 triliun. Artinya, porsi MBG di 2026 yang mencapai Rp 335 triliun hampir menyedot 11% dari total pendapatan negara hanya untuk satu program. Padahal defisit APBN 2025 sudah diperkirakan melebar hingga Rp 662 triliun (2,78% dari PDB) akibat turunnya penerimaan pajak.
Sebelum MBG dijadikan program perioritas utama, presiden sebelumnya lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah. Namun kali ini, pemerintah daerah diberikan tugas untuk memikirkan sendiri tambahan anggaran pembangunannya, sehingga memunculkan inisiatif menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk meraup penghasilan tambahan demi kelangsungan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.
Kenaikan PBB di daerah bukan menjadi satu-satunya dari imbas program MBG, defisitnya APBN sebanyak Rp 662 triliun juga berimplikasi pada anggaran kesehatan hingga pemerintah pusat juga menggadang kebijakan BPJS gratis harus dikenakan tarif, bantuan fasilitas pendidikan harus dikurangi, hingga masyarakat harus menanggung tingginya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Belum lagi program MBG hanya dimainkan oleh segelintir kelompok elit yang bermodal sehingga membuat program ini menjadi mainan para kelompok oligarki.
Para UMKM tidak diberikan ruang untuk berkecimpung dalam wilayah itu, padahal pemerintah pusat pernah mewacanakan program ini untuk mensejahterakan para UMKM. Namun nyatanya ketika program MBG ini sampai ke daerah, yang menyambut terlebih dahulu adalah mereka yang memiliki modal kisaran Rp 1 – 2 milyar, mereka harus mempersiapkan bangunan dan peralatan yang sesuai SOP dan yang tentunya ketika kita mengacu pada tingkat ekonomi masyarakat Indonesia, angka tersebut menjadi angka yang cukup fantastis, bagi sebagian besar pelaku usaha kecil, angka itu sangat mustahil.
Kita harus berani bertanya, apakah negara ini sedang dibangun untuk rakyat atau untuk oligarki? Jika setiap kebijakan selalu bermuara pada kepentingan pemilik modal, maka rakyat hanya akan menjadi penonton, pembayar pajak, sekaligus korban.
Apakah kita lupa sejarah? Proyek-proyek besar yang dikendalikan oligarki selalu punya pola sama, janji manis di awal, bencana di belakang. Dari proyek infrastruktur yang membebani utang, hingga food estate yang gagal total. Kini pola itu diulang kembali lewat MBG proyek mercusuar yang diklaim demi “gizi anak bangsa”, padahal hanyalah mesin politik untuk melanggengkan kekuasaan elit.
Sementara itu, hingga Juni 2025 realisasi MBG baru mencapai Rp 4,4 triliun atau 2,6% dari total pagu Rp 171 triliun, dengan 4,9 juta penerima dari 1.716 dapur. Ini menunjukkan bahwa, program berjalan tidak efisien. Belum lagi, indikasi para wakil rakyat dan aparat keamanan juga bermain dalam persaingan perebutan dapur, sehingga makin menutup peluang rakyat kecil untuk terlibat dalam kegiatan program tersebut. Seharusnya, mereka memikirkan kesejahteraan rakyat dan kemanan negara. Malah mereka harus berkecimpung yang mestinya bukan menjadi tugas dan wewenang utamanya.
MBG memang lahir dengan niat mulia, meningkatkan gizi masyarakat. Namun, tanpa pengelolaan matang dan keberpihakan pada rakyat kecil, program ini justru berpotensi menjadi beban baru bagi rakyat Indonesia. Evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar MBG benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar proyek oligarki yang menguras APBN.
Syaibatul Hamdi, Ketua Cabang PMII Kabupaten Bulukumba
